REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT - Presiden Suriah, Bashar Assad akhirnya mengeluarkan kebijakan referendum untuk dilakukan akhir bulan ini. Konsitusi itu diharapkan membolehkan keberadaan partai politik lain selain partai berkuasa yang menaunginya, Baath.
Bashar menjanjikan pula ia akan mempermudah krisis meski saat ini militer Suriah masih terus mengepung dan menggempur area yang dianggap kawasan pemberontak oleh pemerinta.
Manuver terbaru Assad mendapat penolakan oposisi, yang menuding bahwa itu hanyalah akal-akalan si presiden untuk terus tetap berkuasa. Mereka tetap menghendaki satu tujua, Assan mundur dari kursi kepemimpinan.
Referendum tersebut juga menimbulkan pertanyaan. Bagaimana mungkin rakyat di penjuru negara menyalurkan suara di saat masih terjadi banyak pertempuran antara militer Suriah dan tentara pemberontak di sejumlah besar area
Amandemen terhadap konstitusi dulu memang sempat menjadi tuntutan utama oposisi di awal revolusi Suriah, ketika para pengunjuk rasa pertama kali meluncurkan demonstrasi menuntut perubahan. Namun setelah 11 bulan upaya pematahan para oposisi dengan kekerasan oleh pemerintah hingga menewaskan ribuan orang dan kota menjadi zona perang, suara para oposisi kian bulat, Assad dan rezimnya harus pergi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika