REPUBLIKA.CO.ID, Gerakan para politisi Australia yang mendukung Papua Merdeka, seolah ditepis pemerintah Negeri Kangguru tersebut. Negara yang berada di Benua Australia itu menegaskan komitmen penuhnya untuk tetap mendukung kedaulatan Indonesia atas wilayah NKRI tanpa terkecuali Papua.

Hal itulah yang tertuang dalam kesepakatan Lombok Treaty yang ditandatangani Indonesia-Australia pada 2006 lalu. Oleh karena itu, pertemuan yang diselenggarakan oleh Kaukus Parlemen Internasional untuk Papua Barat di Canberra pada Selasa, ditegaskan tidak mewakili sikap resmi pemerintah Australia.

Pernyataan ini tertuang dalam rilis Kedutaan Besar Australia di Jakarta yang ditandatangani jurubicaranya Ray Marcello. Menurutnya, dalam sistem pemerintahan Australia, kebijakan luar negeri ditentukan pemerintah, dan kesepakatan Lombok Treaty antara Indonesia dan Australia itu didukung partai terbesar dalam Parlemen Australia.

Karenanya sebagai partner strategis Indonesia, Australia akan terus mempertahankan hubungan bilateral yang selama ini berlangsung baik dan kuat. Australia akan terus berkontribusi dan mendorong pembangunan di Indonesia.

Sebelumnya Pemerintah dan Parlemen Indonesia sempat menyampaikan keberatannya atas dukungan dan keikutsertaan sejumlah anggota Parlemen Australia dalam Kaukus Parlemen Internasional untuk Papua Barat.

Pendirian Kaukus Parlemen Internasional untuk Papua Barat ini dianggap mencederai persahabatan kedua negara karena sejak awal keberadaannya, Kaukus Parlemen Internasional itu  mendukung pemisahan wilayah Papua Barat dari NKRI lewat referendum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika