REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Demonstrasi penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipandang hal biasa. "Ya, saya kira itu dalam negara demokrasi biasa, sepanjang tertib, tidak anarkis, tidak usah juga kita (pemerintah) bereaksi berlebihan," kata Menteri Kordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, di kompleks Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (16/3).
Menurut dia, justru menjadi tantangan bagi pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap kebijakan yang dinilai tidak populer namun dibutuhkan untuk menyelamatkan perekonomian. "Tugas pemerintah adalah menjelaskan kepada kawan-kawan yang demo, inilah program pemerintah sebenarnya baik dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional," katanya.
Ia menambahkan, kebijakan menaikan harga tersebut selain untuk menyelamatkan perekonomian dalam jangka panjang juga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang baik saat ini. Gubernur Jawa Timur Soekarwo seusai pengarahan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, mengatakan demonstrasi merupakan hak warga negara namun jangan sampai merusak.
Untuk itu, ia juga memerintahkan agar para bupati dan walikota tidak menghindari para pendemo. "Kita membuat perjanjian, bupati kepala daerah kemarin sudah kita temui, demonstran jangan dihindari," katanya.
Sementara pemerintah berencana menaikan harga BBM bersubsidi sekitar Rp1.500 pada 1 April nanti karena semakin tingginya harga minyak dunia. Asumsi APBN 2012 sebesar 90 dolar AS per barel tak meampu mengikuti harga minyak yang kini rata-rata telah mencapai 110 dolar AS per barel.
Namun demikian, pemerintah akan memberikan kompensasi berupa dana bantuan langsung tunai kepada masyarakt miskin yang terkena dampak kenaikan BBM tersebut. Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM tersebut banyak mendapatkan penolakan dari mahasiswa dan buruh. Sebab kebijakan tersebut memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.
Pemerintah sendiri telah melakukan pertemuan dan pengarahan kepada para gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia untuk mengamankan kebijakan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika