REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Iran mengancam tidak akan meredakan krisis program nuklirnya jika kelompok P5+1 tetap memberikan sanksi, Kamis(24/5). Kelompok P5+1 terdiri atas Inggris, Cina, Prancis, Rusia, Amerika Serikat (AS), dan Jerman.
Dalam pembicaraan nuklir lanjutan di Baghdad, kekuatan dunia tersebut berusaha membujuk Iran agar menghentikan program nuklirnya. Mereka menduga program nuklir Iran digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, atas nama P5+1 menyerahkan seperangkat proposal berisi peringatan terhadap Iran. Seorang pejabat Iran mengatakan, perjanjian saat ini tidak cukup, sehingga perlu adanya pertemuan lain. "Tampaknya negosiasi belum mencapai kesepakatan pada sesi terakhir," kata seorang pejabat Iran tanpa menyebut nama.
Pejabat itu menambahkan sebelum sidang pleno terakhir dari semua peserta dimulai, Ashton dan kepala negosiator Iran, Saeed Jalili, mengadakan pertemuan bilateral, di mana Inggris tidak mengatakan sesuatu yang baru. Pembicaraan yang diharapkan selesai sekitar pukul 10.00 waktu setempat, terpaksa molor. "Ada cukup banyak perbedaan pendapat," kata seorang pejabat senior AS, seperti dilansir AFP.
Proposal yang diajukan P5+1 adalah meminta Iran menghentikan pengayaan uranium hingga 20 persen. Sebagai imbalannya, kekuatan dunia siap menawarkan berbagai kemudahan. Namun, permintaan utama Iran memperoleh kelonggaran sanksi dari Dewan Keamanan PBB tidak bisa dipenuhi.
AS dan Israel telah mengindikasikan kesiapannya menyerang Iran, jika diplomasi dan sanksi gagal mengekang program nuklirnya. Iran menegaskan program nuklirnya bertujuan damai. "Masyarakat internasional tidak melakukan sesuatu yang salah di sini. Kita belum tahu apakah Iran benar membuat program senjata nuklir. Dan hanya Iran yang tahu jawabannya," ujar seorang pejabat senior AS, Kamis pagi (24/5).
Namun, kata pejabat itu, negosiasi tetap awal berjalan berlarut-larut. Iran setuju mengizinkan pengawas PBB mengunjungi kompleks militer yang diduga melakukan uji coba nuklir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika