REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT-- Tim pemantau tak bersenjata PBB mendapat serangan saat berusaha berusaha menyelidiki lokasi pembunuhan massal terbaru di Suriah, Kamis (7/6).
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan, para pemantau PBB tidak diberi izin masuk ke desa Mazraat al-Qubeir di provinsi Hama, Suriah tengah. Empat kendaraan konvoi yang membawa pemantau 'dihujani' tembakan senjata ringan. Akibat kejadian itu sebuah kendaraan rusak, namun para pemantau dilaporkan tidak ada yang cedera.
AS kemudian bereaksi keras atas penyerangan ini. AS menyebut aksi penembakan terhadap para pemantau PBB adalah penghinaan terhadap martabat manusia dan keadilan. Oleh karenanya, AS mendorong penuh peralihan kekuasaan rezim Assad meski ditolak Rusia dan Cina.
Atas kejadian itu juga, utusan Liga Arab dan PBB mendesak negara besar dunia untuk segera bertindak. "Saya harus jujur dan memastikan bahwa rencana perdamaian tersebut tidak dilaksanakan,"kata Annan.
Annan memperingatkan, tanpa adanya perubahan di Suriah, masa depan negara itu akan berlanjut ke perang saudara dan kekerasan sekretarian. Krisis di Suriah, kata Annan, akan lepas kendali kecuali negara di dunia bersatu melakukan tekanan besar kepada Assad.
Langkah selanjutnya, Annan akan membentuk “kelompok kontak” bagi Suriah yang akan mencakup kelima anggota tetap Dewan Keamanan dan negara-negara kunci di kawasan itu yang punya pengaruh atas Damaskus atau pihak oposisi, seperti Arab Saudi, Qatar, Turki dan Iran.
Kelompok itu akan berupaya memetakan “transisi politik” yang menjurus pada keberangkatan Presiden Bashar al-Assad dan penyelenggaraan pemilu bebas. Annan dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton hari Jumat di Washington.
Sementara Rusia, berjanji tidak akan ada mandat DK PBB untuk intervensi Suriah. Ini menunjukkan bahwa Rusia sekali lagi akan menggunakan hak vetonya untuk menentang intervensi militer di Suriah.
"Tidak akan ada mandat DK PBB untuk intervensi militer di Surih, saya jamin itu," kata Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov.
Cina pun demikian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika