REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 26 Mei 2011.
Tujuan pelaksanaan MP3EI adalah mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan delapan program utama meliputi sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi dan pengembangan kawasan strategis nasional.
"MP3EI hukumnya harus berjalan dan selesai," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa saat menjadi pembicara dalam rangkaian acara Konferensi CEO Media, Rapat Kerja Nasional dan SPS Awards 2012 di Pekanbaru, Riau, Sabtu (14/7).
Hatta menjelaskan, MP3EI didesain sebagai akselerasi dan ekspansi pembangunan ekonomi di tanah air sehingga kegiatan perekonomian tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Oleh karena itu, kata Hatta, MP3EI dibagi ke dalam enam koridor yakni Koridor Ekonomi (KE) Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara serta Kepulauan Maluku dan Papua. Indikasi investasi enam koridor hingga Mei 2012 mencapai Rp. 4938,8 triliun.
Hatta menyebut, aspek conectivity (konektivitasi) antar kawasan menjadi aspek yang harus dipenuhi. "Untuk itu, dilakukan pembangunan Kawasan Perhatian Investasi (KPI) dengan tujuan membangun pusat perhatian baru," kata dia. KPI, kata Hatta, juga bertujuan untuk mempermudah integrasi dengan kegiatan-kegiatan yang terkait infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta regulasi.
Sedangkan terkait sumber daya alam (SDA), Hatta mengimbau agar amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) dipatuhi. Undang-undang tersebut menegaskan setelah 2014, minerba tidak dapat diekspor dalam bentuk bahan baku, melainkan dalam bentuk olahan. "Jadi harus diolah terlebih dahulu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika