REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Selatan, Kamis (23/8) menyatakan akan mengembalikan surat protes dari perdana menteri Jepang tanpa menjawab, di tengah sengketa sengit atas pulau-pulau yang disengketakan di Laut Jepang (Laut Timur).

Surat Perdana Menteri Yoshihiko Noda akan dikembalikan karena bisa jadi digunakan oleh Tokyo untuk memperkuat klaim teritorialnya atas pulau-pulau itu, kata kementerian luar negeri Seoul. Surat ditujukan kepada Presiden Korea Selatan Lee Myung-Bak itu telah disimpan di kedutaan Korea Selatan di Jepang.

"Kedutaan kami di Jepang akan menghubungi pihak Jepang saat ini untuk mengembalikan surat Perdana Menteri Noda," kata juru bicara kementerian Cho Tai-Young.

Hubungan kedua negara telah memburuk sejak Lee melakukan kunjungan kejutan pada 10 Agustus ke pulau yang dikenal sebagai Dokdo di Korea dan Takeshima di Jepang. Pulau itu kini dikendalikan oleh Seoul.

Dia mengatakan perjalanannya, yang pertama oleh seorang presiden Korea Selatan itu, dimaksudkan untuk menyelesaikan keluhan yang tersisa dari pemerintahan kolonial Jepang atas Korea pada 1910-45.

Lee kemudian marah terhadap Jepang dengan mengatakan bahwa Kaisar Akihito harus dengan tulus meminta maaf atas ekses masa lalu dan dia harus mengunjungi Korea Selatan. Noda dalam suratnya menyatakan penyesalannya pada kunjungan Lee ke pulau itu dan pernyataan Lee mengenai Akihito, kata kantor berita Yonhap.

Kunjungan itu membuat marah Jepang, yang kemudian menarik duta besarnya dari Seoul. Tokyo juga membatalkan pertemuan menteri keuangan yang dijadwalkan akan diadakan bulan ini dan mengatakan, pihaknya akan meninjau perjanjian pertukaran valuta asing dengan Seoul.

Korea Selatan telah menolak usulan Jepang bahwa kedua negara hendaknya meminta Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika