REPUBLIKA.CO.ID, NIKOSIA - Menteri Pertahanan (Menhan) Uni Eropa (UE), yang bertemu di Siprus, Kamis (27/9) mengesampingkan kemungkinan campur tangan militer di Suriah dan menyarankan penyelesaian politik bagi krisis yang dihadapi negara Arab Itu.

"Tujuan kami ialah menyampaikan dukungan kami kepada rakyat di daerah tersebut untuk membangun lembaga demokratis mereka sendiri, masyarakat demokratis mereka sendiri dan negara demokratis yang berlandaskan hak asasi manusia dan politik," kata Menteri Pertahanan Siprus Demetris Eliades --yang memimpin pertemuan tak resmi dua-hari tersebut.

Ia menambahkan Uni Eropa mendukung penyelesaian politik di Suriah, demikian laporan Xinhua. "Prioritas kami ialah mencegah bertambahnya korban jiwa dan kerusakan, memulihkan lingkungan yang damai dan mencegah peningkatan krisis regional, terutama di Lebanon, sebab perkembangan semacam itu akan mengarah kepada konsekuensi yang tak bisa diramalkan di wilayah tersebut," tutur Eliades.

Namun Eliades mengakui situasi di Suriah tragis dan perasaan umum dalam pertemuan itu ialah tak terlihat akhir dari krisis tersebut. Para menteri dari Uni Eropa selatan mengatakan mereka prihatin dengan gelombang baru pendapat dari negara Arab dan Afrika yang tiba di Eropa serta menyerukan aksi terpadu guna menangani keadaan semacam itu.

Yunani meminta bantuan militer dan ekonomi praktis oleh Frontex, lembaga Uni Eropa yang bertugas mengawasi perbatasan luar Uni Eropa. Para menteri pertahanan Uni Eropa tersebut mengatakan mereka mendukung kehadiran PBB di Suriah dan misi utusan gabungan PBB-Liga Arab Lakhdar Brahimi.

Mereka juga membahas situasi di Libya dan Mali serta menekankan perlunya pendekatan menyeluruh bagi tantangan pertahanan di permukiman di bagian selatan Uni Eropa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika