REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Pemerintah menaikkan dana setoran awal haji tahun depan untuk mengatasi daftar tunggu dinilai tidak efektif. Sebab, hal itu tidak akan memutuskan keinginan masyarakat untuk berangkat haji.

"Saya nilai tidak efektif, karena kalau masyarakatnya sudah niat, berapapun harganya akan dibayar oleh mereka," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Jazuli Juwaeni, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (18/10).

Jazuli yakin, upaya pemerintah dalam hal ini Kemenag, tidak akan berhasil. Seharusnya, pemerintah membuat sistim-sistim yang lebih substansial.

Dia mencontohkan, langkah membuat sistim mengulur waktu untuk calon jamaah yang sudah pernah berangkat sebelumnya. Kedua, membuat sistim pendahuluan khusus usia lanjut atau jika ada kuota sisa/penambahan kuota didahulukan bagi yang sudah tua. Ketiga, terus minta upaya pada Pemerintah Arab Saudi untuk penambahan kuota.

"Sistim yang dibuat harus dipublikasi dan dikomunikasikan pada masyarakat agar tidak ada kesalahpahaman," tambahnya. Tapi, dia menilai, rencana penambahan setoran awal bagus jika untuk mengoptimalisasi fasilitas jamaah haji. Namun, hal itu tetap harus dikelola secara transparan sistim dan keuangan serta anggaran keseluruhannya.

Lebih lanjut Jazuli mengatakan, kalau pemerintah belum membicarakan sebelumnya tentang rencana kenaikan ini pada Komisi VIII DPR. "Belum ada pembicaraan, tapi selama uang tersebut manfaatnya aman, transparan dan autible tidak apa-apa, tapi jauh lebih baik dikasih tau," kata politikus PKS ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika