REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Turki keberatan soal rekomendasi pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Sementara (BMTP/BMTPS) terhadap tepung terigu yang kemungkinan akan diterapkan Indonesia. Ketua Asosiasi Eksportir, Produk Gandum, Kacang-Kacangan, dan Minyak Sayur Turki Turgay Unlu mengatakan, pengenaan BMTP atau BMTPS dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia.
Menurutnya, bila BMTPS diterapkan, harga terigu di pasar nasional diperkirakan akan naik. Memberikan tambahan berupa bea masuk pada produk tepung terigu, menurutnya, akan berpengaruh pada stabilitas keamanan pangan masyarakat Indonesia. Ia mengatakan, upaya untuk mengurangi impor akan membuat masyarakat Indonesia kesulitan mendapatkan harga terbaik produk terigu. “Terigu (tepung gandum) sudah menjadi makanan pokok kedua bagi masyarakat Indonesia sesudah beras. Permintaan masyarakat kelas menengah terhadap terigu dan produk turunannya di Indonesia terus meningkat,” ujar Unlu, akhir pekan lalu.
Tahun ini, konsumsi terigu Indonesia diperkirakan meningkat 5-6 juta ton. Pada 2011, harga gandum di pasar internasional sudah naik 41 persen dibanding 2010. Pada September 2012, harga gandum sudah naik 30 persen dalam waktu tiga bulan. “Kami berharap Pemerintah Indonesia sebaiknya tidak menutup pintu untuk impor tepung terigu,” ujar Unlu.
Ia mengatakan, protes pengusaha Indonesia yang meminta penerapan BMTPS karena alasan dumping tidak sesuai dengan aturan World Trade Organization (WTO). Aturan WTO menyebutkan, sebuah negara bisa mengenakan tindakan pengamanan bila produk yang diimpor ke wilayahnya mengancam adanya cedera serius bagi industri dalam negeri. Menurutnya, tren impor terigu Indonesia yang menurun dari 2011 hingga 2012 tidak mengancam keberadaan industri Indonesia.
Pada 2008, Indonesia mengimpor 530,9 ribu ton terigu. Impor terigu pada 2009 dan 2010 terus meningkat, sebesar 645 ribu dan 775 ribu ton. Pada 2011, impor terigu menurun menjadi 680 ribu ton. Pada periode Januari hingga Agustus 2012, Indonesia sudah mengimpor 330 ribu ton terigu senilai 130 juta dolar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika