REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) menyerukan, agar Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) "mengeluarkan akta kelahiran negara Palestina".

Abbas mengeluarkan pernyataan tersebut di Sidang Majelis Umum, yang memiliki 193 anggota, saat ia mengajukan permintaan bersejarah Palestina bagi peningkatan status "negara non-anggota" di PBB.

"Sidang Majelis Umum diserukan pada hari ini untuk mengeluarkan akta kelahiran mengenai kenyataan Negara Palestina. Itu sebabnya mengapa secara khusus kita berada di sini hari ini," kata Abbas.

Presiden Palestina itu disambut tepuk tangan berkepanjangan saat dirinya berjalan ke podium Sidang Majelis Umum PBB. Forum tersebut melakukan pemungutan suara mengenai permintaan Palestina pada Kamis malam waktu setempat (Jumat WIB).

"Dalam upaya kami hari ini untuk memperoleh status negara non-anggota bagi Palestina di PBB, kami menegaskan kembali Palestina akan selalu patuh dan hormat pada piagam dan semua resolusi PBB, serta hukum kemanusiaan internasional," ujarnya.

Ia menimpali, "Menegakkan persamaan, menjamin kebebasan masyarat sipil, menegakkan hukum dan mendorong demokrasi dan pluralisme, serta menegakkan dan melindungi hak asasi perempuan."

Setelah pidato Presiden Palestina tersebut, Sidang Majelis Umum PBB dengan suara mayoritas mensahkan peningkatan status Palestina di PBB dari "kesatuan" jadi "negara non-anggota", yang akan meningkat jadi pengakuan simbolis dan tersirat badan dunia itu bagi Negara Palestina.

Sebanyak 193 negara anggota PBB memberi suara --138 berbanding sembilan, dan 41 abstain-- untuk mendukung rancangan resolusi yang ditaja-bersama oleh sebanyak 70 negara --termasuk China, Aljazair, Angola, Brazil, Kuba, Jordania, Kenya, Nigeria, Pakistan, Peru, Qatar, Senegal, Afrika Selatan, Tajikistan, Venezuela and Zimbabwe.

Sebanyak 10 negara ditambahkan ke dalam daftar penaja-bersama rancangan resolusi. Kanada, Israel dan Amerika Serikat memberi suara yang menentang rancangan resolusi tersebut

Pada Jumat pagi, pemimpin perunding Palestina Saeb Erekat mengatakan pemungutan suara dengan suara berlimpah yang mendukung upaya Palestina di PBB merupakan "sertifikat kelahiran Negara Palestina".