REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang pelaksanaan pilkada yang tinggal 50 hari, ekskalasi politik di Jakarta semakin meningkat. Ratusan orang melakukan demonstrasi di depan kantor KPUD Jakarta pada Jumat (18/5) siang. Mereka berasal dari berbagai elemen partai seperti Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, Gerindra, Partai Damai Sejahtera, dan lainnya.

Mereka menuntut adanya pemilu yang jujur serta mengkritisi penentuan DPS yang dinilai masih diwarnai pemilih-pemilih fiktif. Para pengunjuk rasa mengeritisi adanya 1,4 juta suara pemilih fiktif.

Dalam orasinya mereka membawa spanduk-spanduk bertuliskan ‘’KPUD Bodong’’. Demo ini menyebabkan arus lalu lintas yang akan ke arah Jalan Budi Kemuliaan untuk mengambil jalan lain. Hal ini karena Jalan Budi Kemuliaan saat ini ditutup sementara. Sementara itu, puluhan  polisi nampak berjaga-jaga disekitar lokasi.

Demo sempat diwarnai dengan pelemparan cat berwarna merah dan hitam di depan kantor KPUD.Sejumlah polisi yang berjaga di depan pintu KPUD terkena lemparan cat warna hitam dan merah di bajunya.

Orasi ini disampaikan oleh para perwakilan parpol. Ferry, perwakilan dari PDS mencoba mengingatkan ke KPUD untuk bekerja secara jujur dan adil. ‘’Jangan ada suara hantu dan jangan mengarahkan kepada pasangan calon tertentu’’ ujarnya.

Para pendemo juga memberi dua pilihan kepada KPUD yaitu pilkada ditunda atau KPUD dibubarkan. Selain itu, mereka juga akan mengawasi orang-orang yang telah meninggal di RT RW supaya tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Pada saat yang bersamaan juga, sedang digelar rapat antara KPUD, Panwaslu dan perwakilan ke enam cagub-cawagub untuk membahas aturan main pemasangan alat peraga pra kampanye dan masalah Daftar Pemilih Sementara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika