REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Calon gubernur DKI dari jalur independen Faisal Basri menyerukan agar pemerintah daerah mengembalikan pengelolaan air bersih kepada warga.
"Selama ini banyak warga yang mengeluh tentang sulitnya akses terhadap air bersih, hari ini kita lihat sendiri kondisinya seperti apa," kata Faisal Basri usai melakukan kunjungan ke sejumlah kawasan di Jakarta Utara, Kamis (28/6).
Menurut Faisal, lokasi yang dekat dengan laut menyebabkan air tanah di wilayah utara, khususnya Penjaringan, Cakung dan Cilincing tidak layak untuk digunakan, sementara mereka yang berlangganan air dari PT Palyja, salah satu operator yang mengoperasikan layanan air bersih, sering mengalami masalah karena air hanya mengalir pada jam tertentu.
"Bahkan menurut warga, pada pagi atau sore hari airnya hanya menetes," kata Faisal yang berpasangan dengan Biem Benyamin dalam arena Pilkada DKI 2012 itu.
Faisal menilai akar dari masalah tersebut adalah pembangunan infrastruktur pipa dan "water loss" akibat tidak adanya target pelayanan air bersih yang ditetapkan. "Itu alasan mengapa pemda DKI selalu mengundang operator swasta untuk mengelola air bersih selama 15 tahun," katanya.
Namun hingga kini, kata Faisal, walaupun telah berganti-ganti kepemilikan, PT PAM Lyonnaise Jaya (PT Palyja) yang mengelola bagian timur Jakarta dan PT Thames PAM Jaya (sekarang PT Aetra) di bagian barat, belum menunjukkan kinerja yang memuaskan.
Cagub dengan nomor urut lima itu juga menuntut keterbukaan dalam penentuan tarif air. "Saat ini misalnya, tarif air di Jakarta untuk wilayah kerja Palyja mencapai Rp 7.800/m3 dan untuk wilayah kerja Aetra sebesar Rp 6.800/m3, yang pasti harga itu lebih mahal dari daerah lain," kata Faisal.
Untuk mengatasi hal ini, Faisal mendukung upaya renegosiasi yang dilakukan untuk menghadapi operator air bersih yang 'bandel' itu. "Utamanya soal evaluasi target kinerja khususnya pembangunan dan perawatan infrastruktur pipa, para operator harus memenuhi rasio cakupan pelayanan dan target layanan," katanya.
Bila para PT.PAM dan PT. Aetra tidak sanggup memenuhi target itu, Faisal Basri mengatakan tidak ada cara lain lagi selain remunilisasi pengelolaan kedua operator itu ke tangan warga. "Memang akan ada ganti rugi yang jumlahnya sekitar Rp.5-6 triliun yang harus dibayar oleh pemerintah daerah bila hal itu terjadi," katanya.
Namun Faisal tetap optimis, bila warga berdaya bareng-bareng dan setuju agar pengelolaan air di Jakarta diambil dari swasta dan dikelola kembali oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, risikonya akan lebih kecil.
sumber : Antara
Ikuti Whatsapp Channel RepublikaBACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
