REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua, banyak pihak menilai isu SARA akan semakin mencuat. Akan tetapi salah satu bakal calon gubernur, Fauzi Bowo (Foke) menilai isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tak cocok untuk masyarakat Jakarta yang majemuk.
"Jika ada yang menuntut penyeragaman, menurut saya berarti tak mengenal Jakarta," tutur Foke ketika bertandang ke kantor Harian Umum Republika, Jumat (3/8). Menurut Gubernur Incumbent DKI Jakarta ini, sejak ibukota masih berupa bandar, masyarakat yang mendiaminya sudah amat beragam.
Makanya, ucap dia, tak heran saat ini ada begitu banyak warga keturunan Arab, Tionghoa, India dan melayu. Nama-nama daerah atau kampung yang kini bisa berupa kelurahan pun menunjukkan masyarakat Jakarta yang majemuk. Seperti misalnya Kampung Melayu, Kampung Ambon bahkan juga Kampung Bali.
Oleh karenanya, menurut dia, jika ada masyarakat yang menuntut penyeragaman maka benar-benar tak mengenal sejarah Jakarta. Ia sendiri mengakui memang sebagian besar masyarakat DKI Jakarta, yaitu sebesar 85 persen, beragama Islam.
Akan tetapi justru menurut dia masyarakat Muslim mampu menjaga kemajemukan yang sudah termaktub dalam Pancasila. "Saya bersyukur yang 85 persen ini punya tekad menjaga ibukota menjadi aman dan nyaman," ungkap Foke.
Bicara soal DKI Jakarta, ia menyatakan sebenarnya sudah begitu banyak perubahan mendasar di ibukota negara Indonesia ini. Perubahan mendasar ini menurut dia yang sesuai dengan perundangan yang ada.
Hal ini karena ia mengakui bukan orang yang revolusioner dengan merubah segalanya. Ia juga menyatakan takkan melakukan perubahan besar yang menabrak undang-undang hanya demi popularitas. "Kalau mau keren bisa saja kita (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) tak mempedulikan DPR," tutur dia.
Permasalahan ibukota juga menurut Foke, menuntut segala perubahan yang tidak bisa berlangsung cepat. Kemudian berdasarkan perhitungan Pemprov DKI berbagai kebutuhan masyarakat membutuhkan dana mencapai Rp 200 miliar. Sedangkan dana APBD pemerintah DKI hanya mencapai Rp 40 miliar.
Oleh karena itu ia pun selama ini menyiasati dengan melakukan perubahan langsung dari bawah yaitu pemberdayaan masyarakat. Ia mencontohkan seperti memperbesar kewenangan kelurahan dan peningkatan kemampuan Puskesmas.
Khusus kewenangan kelurahan, ia mendorong agar pegawai negeri sipil atau sumber daya manusia di tingkat kelurahan yang berwenang juga didorong lebih baik. Para aparat ini menurut dia ialah ujung tombak agar segala pendekatan pemerintah menjadi tepat sasaran.
Di lain pihak justru perubahan-perubahan ini tak terpublikasi meski hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. "Coba tidak ada lagi-kan yang mengeluh soal KTP," ucap dia.
Memang selama ini perubahan mendasar ini tak terlalu terpublikasi karena DKI memang tak punya corong pemberitaan. Staf hubungan masyarakat DKI Jakarta pun tak mampu melakukan publikasi karena secara struktural memiliki keterbatasan dana. "Gubernur pun tak punya staf ahli karena memang tak ada dananya," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika