REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Boediono mengumpulkan para wakil menteri (wamen) di kantornya, Jumat (25/1).  Wapres meminta agar para wamen untuk ikut mengawal reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah. 

Apalagi saat ini moratorium CPNS sudah dihentikan. "Masing-masing wakil menteri sangat aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi," katanya saat memberikan sambutan awal dalam pengarahan kepada seluruh Wakil Menteri tentang Reformasi Birokrasi di Istana Wapres, Jumat (25/1).

Salah satu cara yang dicontohkan wapres yakni dengan melakukan rekruitmen PNS dengan cara objektif dan menghilangkan budaya 'penitipan'. Wapres juga meminta agar promosi jabatan dilakukan secara objektif pula. 

"Hilangkan CPNS titipan. Mari kita perbaiki cara-cara rekuitmen pegawai dengan objektif dan tidak lagi diwarnai ruang atau celah-celah yang tidak baik," ujar Boediono. 

Selain itu, Wapres meminta agar pelaksanaan reformasi birokrasi bisa dirasakan masyarakat. Contohnya, adanya perbaikan sejumlah perizinan, pengurusan akta kelahiran, imigrasi, dan tanah bisa dilakukan secara cepat. 

Promosi jabatan secara terbuka sudah diterapkan di beberapa kementerian, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Rekrutmen untuk jabatan eselon I dan II di lingkup Kementerian PAN-RB dan Lembaga Administrasi Negara dipublikasikan secara umum di media massa. Wapres juga menambahkan bahwa sejumlah kebijakan terkait pembenahan pengelolaan kepegawaian telah diterbitkan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika