REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat menolak usul pemindahan para warga Iran dipengasingan yang ditampung di satu kamp dekat Baghdad yang diserang mortir dan roket untuk dipulangkan ke pangkalan lama mereka.
"Korban tewas akibat serangan Sabtu terhadap Camp Liberty yang menampung sekitar 3 ribu anggota oposisi Mujahiddin Rakyat Iran (MEK) meningkat menjadi tujuh orang," kata kelompok itu.
Pihak berwenang Irak kini sedang mengusut siapa yang berada di belakang serangan itu. Namun MEK dan para pendukungnya mengusulkan agar kelompok itu diizinkan kembali ke kamp lama mereka yang mereka huni sejak taun 1980-an'-- Kamp Ashraf dekat perbatasan Iran.
"Jawaban bagi orang-orang di Kamp Liberty adalah tidak direlokasi kembali ke Kamp Ashraf, dalam pandangan kami," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Victoria Nuland, Rabu (13/2).
"Satu-satunya solusi yang damai dan kekal bagi para individu ini adalah ditempatkan di luar Irak, dan itu harus tetap dipusatkan pada orang-orang yang terlibat dalam usaha ini," katanya melanjutkan.
Penduduk enggan dan akhirnya pindah dari Kamp Ashraf tahun lalu, atas tekanan Irak, sebagai bagian dari perjanjian yang dirundingkan melalui PBB. Mereka kini sedang dalam proses permukiman kembali dan diharapkan Amerika Serikat dan bebarapa negara Eropa setuju menampung mereka.
Nuland mengatakan AS masih belum membuat keputusan tentang apakah menerima orang-orang Iran itu. "Kami sedang dalam proses menilai beberapa daftar yang diserahkan UNHCR , dan kami dengan tegas seperti yang telah saya katakan mendorong negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama," kata Nuland.
MEK dibentuk pada 1960 untuk melawan Shah Iran dan mengangkat senjata melawan penguasa Iran setelah Revolusi islam tahun 1979 yang menggulingkan Shah.
Kelompok itu mengatakan pihaknya telah meletakkan senjata dan berusaha menggulingkan pemerintah Islam di Teheran dengan cara-cara damai. Inggris mencabut kelompok itu dari daftar terornya pada Juni 2008 kemudian diikuti Uni Eropa pada 2009 dan AS September.
Ikuti Whatsapp Channel Republika