REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Utara memastikan bakal membatalkan perjanjian perjanjian nonagresi dengan Korea Selatan. Dalam sebuah pengumuman Jumat (8/3), negara yang dipimpin Kim Jong-Un itu juga memutuskan untuk hubungan telepon khusus dengan Seoul.

Pengumuman ini diambil Korut setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui sanksi sanksi baru terhadap mereka. Korut "membatalkan seluruh perjanjian mengenai nonagresi yang dicapai antara Korut dan Korsel", kata Komite untuk Reunifikasi Damai Korea (CPRK) dalam satu pernyataan.

Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian non-agresi bilateral utama yang ditandatangani tahun 1991. Isinya mendukung penyelesaian damai sengketa-sengketa dan pencegahan bentrokan-bentrokan militer yang tidak disengaja.

"Korut juga memberitahu Korsel bahwa pihaknya akan segera memutuskan hubungan telepon khusus langsung Korut-Korsel," kata pernyataan itu, yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency (KCNA). Korut mengancam akan memutuskan hubungan telepon khusus-- yang diberlakukan tahun 1971, kata Kementerian Unifikasi Korsel (CPRK).

Pengumuman terbaru Pyongyang itu muncul beberapa jam setelah Dewan Keamanan PBB meningkatkan sanksi-sanksi yang ada terhadap negara komunis itu menanggapi uji coba nuklir negara itu 12 Februari.

Resolusi yang disetujui Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara itu menambah nama-nama baru pada daftar hitam sanksi-sanksi terhadap perjanjian-perjanjian keuangan Korut, terutama menyangkut transfer "uang dalam jumlah besar."

Pengumuman ini menambah ketegangan di Semenanjung Korea yang telah meningkat sejak Korut melancarkan satu uji coba nuklir ketiga bulan lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika