REPUBLIKA.CO.ID, SANAA -- Pemerintah Yaman berusaha mengakhiri pergolakan politik dengan memenuhi tuntutan separatis yang ingin menggelar pertemuan dengan parat petinggi negara untuk memetakan konstitusi baru.

Keinginan itu ditegaskan demonstran yang berbaris puluhan ribu di selatan untuk menuntut pemerintah. Sejak Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi terpilih pada Februari 2012 lalu, Pemerintah Yaman berusaha memulihkan keamanan dan kestabilan nasional menyusul krisis di negara tersebut pascamentuntut Ali Abdullah Saleh lengser. Pada Februari 2012, Ali Abdullah memilih mundur setelah 33 tahun berkuasa dan menyerahkan tongkat kekuasaan kepada Hadi.

Kini pergolakan terjadi di selatan Yaman. "Setiap upaya untuk memaksakan visi dalam menangani masalah ini (selatan) dengan kekerasan akan mengakibatkan kegagalan besar dan bahaya besar," katanya.

Karenanya, Pemilu 2014 diharapkan bakal mengubur gaya pemimpinan militer yang bakal memangkas pengaruh faksi militer yang setia kepada mantan presiden Saleh. Sebab hingga kini faksi pendukung Saleh masih mendominasi Yaman.

Guna meredam konflik, ratusan pasukan keamanan dikirim ke wilayah selatan Yaman untuk menjaga kantor-kantor pemerintah dan beberapa bangunan utama lainnya.

Yaman Selatan sebelumnya berdiri sebagai sebuah negara merdeka, terpisah dengan Yaman Utara. Tapi pada 1990 Yaman Selatan dan Yaman Utara melebur menjadi Republik Yaman.

Konflik dimulai lantaran warga selatan Republik Yaman merasa didiskriminasi warga utara. Sebab, wilayah selatan yang memiliki lebih banyak sumber minyak sedikit merasakan sumber daya alam tersebut, lantaran hasilnya dinikmati warga wilayah utara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika