REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Edy Hermantoro, mengaku opsi kenaikan BBM bersubsidi belum final. Ditegaskannya pemerintah masih berharap pada upaya pengendalian.

"Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan beberapa instansi, termasuk Pertamina," katanya, Senin (8/4). Soal kompensasi, dikatakannya bakal ada lembaga lain yang berwenang untuk menghitung dan memutuskan konsep bantuan. "Belum diputuskan, tapi kami akan berkoordinasi," ujarnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media, Presiden SBY mengatakan akan memberi kompensasi pada masyarakat miskin bila BBM bersubsidi naik. "Jadi sekali lagi, kalau itung-itungan nanti memang saya harus menaikkan harga BBM, saya akan fight dengan DPR, agar memberikan bantuan kepada orang miskin, agar rakyat tidak menangis," jelasnya pekan lalu.

Sementara itu di kesempatan berbeda, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya, mengatakan pihaknya terus mematangkan sistem monitoring pengendalian (SMP) yang menggunakan teknologi untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi. Bahkan, ia menjamin subsidi bisa dihemat hingga Rp 20,9 triliun.

Pemakaian BBM bersubsidi bisa berkurang 6,26 juta. "Pengaturan kendaraan pribadi jenis bensin dan solar di wilayah Jabodetabek misalnya, akan menghemat hingga Rp 14,76 triliun," katanya. Program pengendalian dilakukan secara bertahap selama satu tahun. Tahap pertama dimulai di 276 unit SPBU DKI Jakarta pada Juli, 458 SPBU di Bodetabek pada Agustus, dan 673 unit di Jabar lainnya pada September-Oktober 2013.

Ikuti Whatsapp Channel Republika