REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pemerintah Myanmar meminta agar kelompok biksu menghentikan pidato bernada kebencian. Pemerintah mengungkap imbauan tersebut dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada Senin (29/4).

Dalam laporan Reuters, khotbah bernada kebencian memang seringkali dialamatkan kepada Muslim di Myanmar. Bahkan, para biksu mengusung gerakan 969 sebagai simbol pembersihan kepada kelompok Muslim.

Selain itu, lembaga HAM internasional Human Right Watch  dengan detil melaporkan peran otoritas, termasuk biksu, politisi lokal, dan pejabat pemerintah juga pasukan keamanan untuk melakukan pembersihan etnis dengan terorganisir terhadap Muslim Rohingya.

Oleh karena itu, pemerintah juga meminta agar status kewarganegaraan semua Muslim Rohingya dipulihkan. Seperti dikutip aljazeera, banyak warga Rohingya yang tidak berkewarganegaraan meski sudah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi.  Rohingya bahkan tidak dimasukkan ke dalam 135 suku yang didominasi oleh kaum Buddha.

Ikuti Whatsapp Channel Republika