REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan sistem dual banking atau perbankan ganda yang dianut Indonesia saat ini belum seimbang, sebab faktanya pertumbuhan perbankan konvensional masih lebih besar dibandingkan syariah.
"Kita ini menganut sistem dual banking yakni konvensional dan syariah tetapi belum seimbang antara keduanya," kata KH Ma'ruf Amin dalam sambutannya di acara Forum Diskusi Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) bertema 'Menanti Bank BUMN Syariah', di Jakarta, Rabu (8/5).
Dia mengatakan Indonesia memiliki mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, namun jika dibandingkan dengan Malaysia, yang jumlah penduduknya lebih sedikit dan hanya 40 persen diantaranya merupakan Muslim, perbankan syariah nasional jauh tertinggal dibandingkan Malaysia.
"Malaysia peduduknya satu persepuluh dari total penduduk Indonesia, dan hanya 40 persen diantaranya yang Muslim tapi perbankan syariahnya jauh di atas kita. Saya pikir gap ini disebabkan keinginan politik pemerintah belum optimal dalam mengembangkan bank syariah di tanah air," paparnya.
Ma'ruf menilai perlunya mendorong keseimbangan antara perbankan konvensional dengan syariah. Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mendorong agar ekonomi syariah menjadi agenda nasional, namun aksi yang dilakukan atas imbauan presiden tidak banyak dilakukan. "Namun dengan adanya wacana pembentukan bank BUMN syariah saya pikir ini akan lebih pasti dalam mendorong ekonomi syariah," kata dia.
Lebih jauh dia mengatakan bahwa perbankan syariah seharusnya dapat menjadi pilihan terbaik dalam transaksi keuangan, sebab perbankan syariah menganut perpaduan antara prinsip ketuhanan (melalui kaidah agama) dan pola pikir manusia. "Perbankan syariah seharusnya menjadi pilihan yang terbaik. Seandainya perbankan syariah tidak baik itu pasti bukan karena prinsip ketuhanannya namun karena pola pikir manusianya yang belum bagus," ujar Ma'ruf.