REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025). Lembaga ini ditargetkan menjadi salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia, dengan proyeksi pengelolaan aset mencapai lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.611 triliun.

Salah satu sumber utama pendanaan Danantara berasal dari aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar yang dikonsolidasikan untuk memperkuat investasi strategis nasional. Menjelang peluncuran Danantara, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama di media sosial, terkait kemungkinan penyalahgunaan dana seperti yang terjadi dalam kasus 1MDB di Malaysia. Beberapa pengguna media sosial bahkan menyerukan untuk memindahkan tabungan dari rekening bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria menegaskan, Danantara akan dikelola dengan transparansi penuh. Ia menekankan bahwa sovereign wealth fund ini tidak akan menggunakan dana masyarakat, melainkan berasal dari aset BUMN dan efisiensi anggaran negara. Ia juga memperjelas bahwa modal Danantara bukan dari simpanan masyarakat.

"Tadi kan sudah dapat penjelasan mengenai Danantara, pengawasan yang berlapis, dan bukan uang masyarakat yang dipakai untuk modal," ujarnya di Jakarta, Senin (24/2/2025).

Ia menegaskan, perbankan nasional saat ini dalam kondisi yang sangat baik dan solid. "Bahkan salah satu bank kita adalah yang terbaik di ASEAN. Ini harus disampaikan ke masyarakat," tambahnya.

Lebih lanjut, Dony menjelaskan bahwa seluruh BUMN akan masuk ke dalam struktur Danantara, bukan hanya tujuh BUMN tertentu. Konsolidasi ini ditargetkan selesai sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Maret 2025, dengan sektor yang dikonsolidasikan mencakup BUMN pangan hingga BUMN aviasi.

Untuk menenangkan kekhawatiran publik, Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa juga memberikan jaminan bahwa dana masyarakat di perbankan nasional tetap aman. "Tidak perlu ada kekhawatiran atau penarikan dana dari bank. Pertama, bank kita aman. Kedua, dana masyarakat dijamin oleh LPS," tegasnya.

Ia menyoroti transparansi pengelolaan Danantara dengan mengutip pernyataan Presiden Prabowo dalam pidatonya. "Ada banyak orang yang meragukan transparansi, tapi Pak Presiden tadi mengatakan, 'bisa diaudit dengan siapa saja'. Itu artinya pengawasan akan tetap didorong," jelasnya.

Dengan adanya sistem audit terbuka ini, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir. "Kalau bisa diaudit dengan siapa saja, artinya transparansi akan tetap terjaga dan Danantara dikelola secara profesional," tegasnya lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika