REPUBLIKA.CO.ID, PBB -- Majelis Umum PBB mengutuk rezim Bashar al Assad atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Suriah. Mayoritas anggota PBB pun menyetujui resolusi yang mengecam perang Suriah dan mendorong transisi pemerintah oposisi di sana. Reuters melaporkan resolusi ini tak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun secara politis dapat segera menyelesaikan krisis Suriah.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, sebanyak 107 negara mendukung sedangkan 12 menolak resolusi ini. Sementara itu 59 negara memilih abstain. Amerika Serikat (AS) dan Rusia saling bertentangan menanggapi resolusi PBB. AS yang sejak awal mensponsori resolusi menyetujuinya, sedangkan Rusia yang menjadi sekutu kuat Presiden Assad menolak. Padahal kedua negara sedang berupaya menyelenggarakan konferensi perdamaian bagi Suriah.

Presiden Majelis Umum PBB, Vuk Jeremic, mengatakan kepada 193 anggota, perang yang terjadi di Suriah semakin memburuk dan mungkin saja bisa mengikutsertakan negara lain. Jika PBB tak melakukan apa pun untuk mengakhiri tragedi ini, maka menurut dia, kredibilitas mereka harus dipertanyakan.

Duta Besar AS untuk PBB, Rosemary Di Carlo, menyatakan seluruh anggota harus mengetahui bahwa terjadi krisis kemanusiaan yang begitu parah di Suriah. Oleh karena itu, tiap negara harus mendukung transisi politik yang damai di negeri itu. Itulah yang menurut dia menjadi tujuan konferensi damai yang akan diselenggarakan AS dengan Rusia. ''Mengadopsi resolusi ini akan memberikan pesan jelas bahwa solusi politik bisa menjadi cara terbaik mengakhiri penderitaan rakyat Suriah,'' ucapnya.

Duta Besar Arab Saudi, Abdallah al Mouallimi, dikutip dari Al Arabiya, bahkan lebih keras mengecam Pemerintah Suriah yang justru membunuhi rakyat sipil. Jumlah korban hingga kini pun simpang siur dimana ada yang menyebut mencapai 82 ribu hingga 94 ribu. Sementara itu Duta Besar Rusia untuk PBB, Alexander Pankin secara tegas tak menyetujui resolusi yang ia sebut berbahaya dan berpotensi merusak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika