REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Miftah Thoha menilai pemotongan anggaran belanja pada kementerian/ lembaga pemerintah tentu akan memengaruhi kinerja K/ L terkait. 

Meskipun demikian, Miftah mendukung apabila pemotongan disebabkan perencanaan K/ L tidak relevan terhadap program pemerintah secara keseluruhan. "Kalau demikian, tentu akan dipotong," ujar Miftah kepada Republika, Kamis (16/5). 

Pemerintah memotong anggaran belanja K/ L senilai Rp 24,6 triliun. Pemotongan anggaran dilakukan guna mencegah defisit yang terlalu dalam. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013 ditetapkan defisit anggaran sebesar 2,5 persen. 

Besaran tersebut merupakan kombinasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemotongan belanja K/ L pemerintah dan penarikan surat utang pemerintah.

Sebagai catatan, persentase defisit terhadap PDB dalam APBN 2013 tercatat 1,65 persen dengan rincian pendapatan negara ditargetkan Rp 1.529,67 triliun dan belanja negara dengan pagu Rp 1.683 triliun. 

Sementara dalam APBNP 2012, defisit terhadap PDB sebesar 2,23 persen dengan rincian pendapatan negara Rp 1.358.2 triliun dan belanja negara Rp 1.588.3 triliun.

Miftah menilai pemotongan anggaran tak lepas dari perencanaan penyusunan anggaran K/ L yang cenderung tidak realistis. Anggaran hanya disusun berdasarkan perencanaan tahun sebelumnya untuk kemudian dinaikkan beberapa persen. 

Jika ternyata anggarannya melampaui rencana pemerintah secara keseluruhan, pemotongan wajar dilakukan. "Tapi kalau anggarannya real dan perencaannya jelas untuk pelayanan publik, tentu akan berpengaruh," kata Miftah. 

Lebih lanjut, Miftah mengatakan publik harus mencurigai besarnya anggaran pada sejumlah K/L walaupun pemotongan telah dilakukan. Terlebih di negara demokrasi yang berintikan partai politik, tentu anggota parpol yang memimpin kementerian, tentu memiliki keinginan menanamkan pengaruh. 

"Pasti ada politik. Tapi saya harap pemotongan ini pemotongan yang wajar dan ingin mengendalikan anggaran pada tahun politik ini," ujar Miftah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika