REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) tengah memonitor kredit properti yang diberikan perbankan. BI menegarai adanya pertumbuhan kredit properti yang melebihi batas normal.

Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan kredit ke sektor properti terlalu berlebihan. "Jika dianalogikan dengan jalan tol, kecepatan mobilnya sudah melebihi batas. Kalau kecelakaan bisa bahaya," ujar Perry dalam Press Briefing CIMB Regional Client Focus Day, Rabu (29/5).

Berdasarkan statistik kredit properti BI, total kredit properti sebesar Rp 375,1 triliun, terdiri dari kredit konstruksi sebesar Rp 89,9 triliun, kredit real estate sebesar Rp 58,4 triliun dan KPR/KPA yang mencapai Rp 226,7 triliun. "Kami sangat memperhatikan kredit properti," ujar Perry.

BI juga memperhatikan kredit bermasalah (NPL) perbankan di sektor properti. Perry mengatakan pertumbuhan kredit properti yang paling tinggi umumnya terjadi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

BI juga berencana untuk mengubah loan to value (LTV), tetapi BI masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah terkait kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). "Kalau itu dikeluarkan, ada kenaikan BBM, biasanya pertumbuhan ekonomi turun, kemudian ada koreksi di properti," papar Perry.

Jika pemerintah tidak menaikan harga BBM bersubsidi, BI mengaku belum menghitung kemungkinan tersebut. BI juga saat ini tengah mengkaji aturan kepemilikan untuk rumah kedua dan ketiga. Tetapi, Perry tidak mau membicarakan detailnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika