REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung, mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang digagas pemerintah, sebagai langkah untuk mengatasi backlog perumahan yang masih tinggi di Indonesia. Perumahan, kata Juda merupakan sektor yang krusial dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga upaya pemerintah untuk menyediakan hunian bagi masyarakat luas patut diapresiasi.

"Program 3 juta rumah tentu saja kami sangat menyambut baik, karena perumahan kita memang backlog-nya masih tinggi, dan ini menjadi perhatian bersama," ujar Juda Agung dalam konferensi pers terkait hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu (20/11/2024).

Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang terus berupaya mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat. Lebih lanjut Juda menjelaskan peran Bank Indonesia dalam mendukung program ini. Ia menekankan, BI memiliki peran penting dalam menyediakan insentif likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan dan konstruksi secara keseluruhan.

"Peran Bank Indonesia pertama adalah memberikan insentif likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit untuk sektor perumahan dan konstruksi. Ini akan memperlancar aliran pembiayaan untuk pembangunan rumah," jelas Juda Agung.

Juda menambahkan, ada beberapa sektor yang menjadi perhatian utama dalam mendukung program tersebut, yaitu sektor konstruksi, real estate, serta kepemilikan rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Selain itu, BI juga memberikan kelonggaran dalam hal Loan-to-Value (LTV), yang memungkinkan pembiayaan lebih mudah, bahkan dengan ketentuan down payment (DP) 0 persen.

"LTV kita masih sangat longgar, bahkan bank pun masih bisa memberikan DP 0 persen. Ini akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk memiliki rumah," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, mengungkapkan, pihaknya mulai memetakan lahan-lahan milik BUMN yang dapat mendukung program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Erick menjelaskan, Kementerian BUMN sudah melakukan diskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, terkait penyediaan lahan untuk program ini.

"Kami mapping dulu di mana lahan-lahan BUMN yang bisa mendukung percepatan perumahan," ujar Erick Thohir, Jumat (17/11/2024), di Jakarta.

Erick juga menambahkan, pihaknya berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membangun kawasan yang berorientasi transit atau transit-oriented development (TOD). Dengan pembangunan lahan di sekitar stasiun kereta api yang selama ini tidak dimanfaatkan secara optimal, diharapkan dapat memberikan solusi bagi perumahan terjangkau. 

Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan subsidi untuk masyarakat yang mampu dan tidak mampu. Saat ini, terdapat sembilan TOD yang telah dibangun oleh BUMN di kawasan kereta api. Kementerian BUMN pun mendorong adanya kredit kepemilikan rumah dengan cicilan antara 15 hingga 30 tahun, untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh rumah.

Erick juga menambahkan pihaknya terus mencari lahan, terutama yang berasal dari aset-aset kementerian dan bahkan lahan-lahan yang dapat diperoleh dari hasil korupsi atau tanah sitaan yang belum terbangun. "Makanya beliau (Menteri PKP) mendorong mendapatkan tanah-tanah dari hasil korupsi, atau tanah-tanah sitaan atau tanah-tanah yang belum terbangun. Kita juga menawarkan beberapa aset BUMN yang nanti berkaitan dengan Perumnas," tambah Erick.

Ikuti Whatsapp Channel Republika