REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BNP2TKI dinilai lamban dalam menyelesaikan proses pengurusan administrasi ratusan TKI yang kehabisan izin tinggal (pemutihan/overstay) di Jeddah, Arab Saudi. Alhasil para TKI marah dan merusak kantor Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.

"Baru dua minggu silam saya menanyakan ke Menakertrans (Muhaimin Iskandar) dan BNP2TKI adannya 300-an TKI yang terkatung-katung di Saudi Arabia," kata anggota Komisi X DPR, Poempida Hidayatoellah kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/6).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, Kemenakertrans dan BNP2TKI tidak merespon secara cepat laporan yang dia berikan. Padahal sepengetahuannya, ratusan TKI telah terkatung-katung nasibnya sejak beberapa bulan terakhir.

"Pembakaran KJRI nampak sebagai puncak amarah para TKI yang tidak juga jelas status mereka," katanya.

Kasus pembakaran KJRI oleh TKI dinilai menambah daftar panjang ketidakbecusan pemerintah mengatasi persoalan tenaga kerja. Menurut Poempida, pimpinan DPR harus turut serta mengambil langkah progressif mengatasi permasalahan ini.

"Saya pun mengingatkan kembali pimpinan DPR untuk segera membentuk Timwas TKI," ujarnya.

Poempida memandang pengaruh politis DPR sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah lintas sektoral dan lintas nasional. Penyelesaian masalah TKI yang menumpuk ini dapat diakselerasi jika DPR dapat memaksimalkan hak pengawasannya secara intensif.

"TKI marah karena pelayanan proses pemutihan (visa kadaluarsa/overstay) tidak responsif," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika