REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berakhirnya hubungan koalisi Partasi Keadilan Sejahtera (PKS) di setgab seharusnya diikuti dengan ditariknya menteri mereka dari kabinet. Pengamat politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, seharusnya kontrak koalisi satu paket. "Ketika pecah kongsi, SBY harusnya menarik juga menteri PKS," ungkapnya saat dihubungi Republika, Jumat (21/6).

Siti menilai, SBY memilih bersikap hati-hati sampai kondisinya klimaks. Selain itu faktor kedekatan personal SBY dengan Menkominfo Tifatul Sembiring dan Menteri Sosial Salim Segaf al Jufri bisa jadi alasannya. "Menteri Pertanian mungkin lebih berpeluang dicopot," ujarnya. 

Siti menyebut sedari awal harus dilihat kontrak koalisi antara PKS dengan SBY. Jika jabatan menteri adalah bagian dari kesepakatan politik, SBY seharusnya berani memutus nasib menteri PKS bersamaan dengan nasib partai di koalisi. "Ada kemungkinan Pak SBY memperlakukan menteri PKS sebagai profesional," ujarnya.

Sikap SBY tersebut, ujar Siti akan membuat empat partai lain di koalisi tidak nyaman. Ia menyebut Golkar sebagai kekuatan besar di koalisi melihat peluang menambah jabatan menteri yang ditinggal PKS. "SBY harusnya bisa membaca ini," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika