REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--MPR dan Kementrian Sosial sepakat melakukan kerja sama Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kesepakatan kerjasama ditandatangani oleh Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang dengan Menteri Sosial Khofifah Indarparawangsa.
Menurut Oesman Sapta, Kementerian Sosial merupakan lembaga yang pertama kali menyepakati kerjasama dengan MPR untuk melakukan sosialisasi. "Ini merupakan kementerian yang strategis,'' ujarnya.
Sebagai penanggungjawab sosialisasi, Oesman merasa senang mendapat dukungan dari kementerian itu. Diakui di bawah Khofifah, Kementerian Sosial telah mampu menunjukkan kinerjanya yang bagus. "Selain itu Ibu Khofifah juga mantan Ketua Tim Sosialisasi," ujarnya.
Dikatakan saat ini MPR mulai meningkatkan kecepatannya dalam melakukan pemasyarakatan dan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sosialisasi merupakan amanat Pasal 5 ayat (b) UU. No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR. DPD, dan DPRD.
Oesman melihat bahwa seluruh jajaran pegawai Kementerian Sosial dari tingkat pusat hingga daerah yang jumlahnya ribuan memiliki semangat sebagai abdi bangsa dan abdi masyarakat yang memahami dan mengerti kondisi di lapangan. Dengan melibatkan mereka dalam sosialisasi tentu nilai-nilai yang diberikan kepada sasaran akan lebih menginternalisasi.
Sosialisasi menurut Oesman merupakan bentuk penyegaran nilai-nilai kebangsaan. Untuk itu dirinya tidak mau acara yang disepakati itu hanya menjadi seremoni. "Harus menjadi bentuk gotong royong dalam membangun bangsa," ujarnya.
Kepada wartawan Oesman Sapta mengatakan bahwa sasaran sosialisasi ini adalah seluruh lapisan masyarakat terutama anak-anak muda. "Sekarang banyak yang lupa maka perlu disegarkan kembali ingatan kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," tegasnya.
Dalam kesempatan itu Khofifah menuturkan kalau ada Nawa Cita, salah satunya adalah membangun revolusi karakter. Revolusi karakter dalam MPR dilakukan melalui Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Seluruh aspek itu semuanya harus kita integrasikan," ujarnya.
Di antara misi dari Kementerian Sosiali, menurut Khofifah adalah membangun kehidupan yang harmoni. Oleh karena itu dalam kehidupan antaretnis, agama, suku, dan lainnya harus ada harmoni. Untuk membangun karakter bangsa maka sosialisasi yang dilakukan akan sangat terbantu dengan kemitraan berbagai pihak, pusat atau daerah. "Menjalin kerjasama dengan seluruh pihak harus dimaksimalkan," ujarnya.
Diakui Kementerian Sosial bukan hanya di pusat tetapi juga di daerah, ada 13.000 pendamping Program Keluarga Harapan, ada 30.000 relawan, kemudian ada Tagana, dan PSKA. "Dengan kerja sama inilah saya berharap akan terbangun revolusi karakter melalui sosialisasi," tegasnya.
