REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak masalah melanda Indonesia belakangan ini, mulai dari kelangkaan beras yang berujung pada kenaikan harga hingga pelemahan nilai tukar rupiah.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid, menilai dalam kasus kelangkaan beras dan pelemahan rupiah, pemerintah terlalu banyak melempar opini ketimbang menyelesaikan persoalan.

"Pemerintah jangan sibuk dengan wacana yang malah tidak menyelesaikan masalah intinya," ujar Hidayat saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (6/3).

Hidayat menilai kasus kelangkaan beras dan pelemahan rupiah sebenarnya dua kasus yang jika dianalisis bisa saling berkaitan. Namun yang terpenting, menurut HNW, bukan sekedar saling berkaitan atau bukan. Pemerintah disebut HNW harus bisa menyelesaikan kasus tersebut, karena hal tersebut merupakan tugas pokok pemerintah.

Menurut Hidayat, pemerintah malah lebih mengambil langkah menyebar berbagai opini. Seperti menyebut adanya mafia beras, kebaikan untuk ekspor dan adanya konspirasi dalam kelangkaan beras.

Dia menyayangkan sikap pemerintah ini. Sebab, menurut dia, seharusnya pemerintah sudah mempunyai prediksi terhadap kelangkaan beras dan pelemahan rupiah.

Hidayat menyebut, pemerintah mempunyai berbagai perangkat seperti kementerian terkait, Bulog, juga dinas terkait yang lebih akurat dalam memprediksi adanya kelangkaan beras dan adanya upaya pelemahan rupiah.

Sehingga, dengan terdeteksinya kedua masalah tersebut secara dini, pemerintah bisa melakukan langkah preventif atau setidaknya melakukan upaya strategis dalam mengatasi masalah tersebut.

''Jangan malah terjebak pada mafia ataupun konspirasi, yang harusnya terjadi adalah masyarakat bisa mendapatkan beras yang murah, dan meningkatkan nilai tukar rupiah kita," ujarnya.