REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta harus dijadikan bahan pembelajaran bagi keduanya. Pasalnya, rakyat memilih gubernur dan DPRD dengan harapan agar keduanya dapat bertindak profesional dalam mengurusi Jakarta.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD sudah seharusnya berlaku hati-hati dan bisa melakukan komunikasi yang baik dengan publik. Keduanya didaulat untuk membahas beragam perkembangan oleh rakyat, termasuk perkembangan anggaran.
“Kalau begini terus, buat apa mereka kemarin dipilih sebagai gubernur dan DPRD,” kata HNW, sapaan akrab Hidayat, Jumat (7/3).
Ia juga menyatakan, sangat tidak mungkin pemprov dan DPRD sama-sama bersikukuh mengenai anggaran sehingga harus selalu kembali ke anggaran tahun sebelumnya. Dengan demikian, keduanya sama sekali tidak melakukan pembahasan perkembangan Jakarta.
Mengenai dampak konflik terhadap pembangunan Jakarta, Hidayat mengaku untuk sementara belum begitu terlihat karena saat ini Jakarta masih menggunakan APBD 2014. Namun, jika masalah pemprov dan DPRD terus berlanjut, maka mata anggaran yang digunakan nantinya adalah mata anggaran 2014.
“Kalau tidak ada kesepakatan, akan kembali ke mata anggaran 2014 sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Hidayat.
