REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah semestinya bisa melakukan pencegahan dini untuk mengantisipasi WNI bergabung dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan pencegahan tersebut dilakukan dengan penangkalan WNI terkait fenomena orang-orang yang ke luar negeri menggunakan jalur turisme namun ternyata melakukan kegiatan radikal.

 

"Kalau orang akan tur, itu kan berarti latar ekonominya memang baik sehingga bisa melakukan turisme. Kalau orang pekerjaannya tidak jelas kok tiba-tiba akan melakukan, ini ada apa. Mestinya sedari awal ketika pembuatan paspor atau di imigrasi itu bisa dicegah," kata Hidayat kepada Republika, Rabu (18/3).

 

Hidayat mengatakan, WNI yang ikut ISIS atau kegiatan radikal lain pasti pada akhirnya akan melampaui batas visa atau batas izin tinggal. Bahkan, lanjutnya, bukan tidak mungkin paspornya juga akan habis masa berlakunya.

 

"Dan nggak mungkin mereka melakukan perjalanan antar negara tanpa pasport dan visa. Mestinya, perwakilan kita di luar negeri, baik di Turki maupun di tempat lain, jangan mudah mengeluarkan surat perintah laksana pasport (SPLP)," ujarnya.

 

"Biasanya mereka kemudian meminta pengganti pasport. Kalau kedutaan kita sangat ketat memberlakukan SPLP itu saya yakin tidak mudah orang tiba-tiba ikut ISIS dan lainnya," kata dia.

 

 

Menurutnya, kerja sama internasional sangat diperlukan untuk menyelamatkan Indonesia dan negara-negara lain dari kegiatan radikalis seperti yang dilakukan ISIS. "Negara berperan sangat penting. Cuma sejauh mana perannya, negara yang harus ditanya," ujarnya.

 

Seperti diketahui, pemerintah Turki menangkap 16 WNI yang sempat dikabarkan hilang dan disinyalir akan bergabung dengan kelompok ISIS. Ke-16 WNI ditangkap saat akan menyeberang ke Suriah melalui jalur yang selama ini sering digunakan simpatisan ISIS. 

 

Namun demikian, identitas ke-16 WNI yang ditahan ternyata berbeda dengan 16 WNI yang juga hilang memisahkan diri dari rombongan tour Indonesia beberapa waktu lalu. Sampai saat ini, 16 WNI yang memisahkan dari Smailing Tour, agen perjalanan ke-16 WNI tersebut, belum ditemukan.