REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menilai dana aspirasi Rp 20 miliar per anggota Dewan Perwakilan Rakyat terlalu minim.

Dari pengalamannya, ia mengakui dana sebesar Rp 20 miliar per dapil belum cukup untuk menjawab aspirasi rakyat. "Saya tidak setuju bila dibatasi, dana aspirasi terlalu minim untuk mewujudkan aspirasi masyarakat," kata Zulkifli di rumah dinas, Widyachandra, Jakarta Selatan, Kamis (25/6).

Zulkifli mengatakan dana aspirasi harus melihat dan menyesuaikan dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Menurut dia, masing-masing daerah memiliki permasalahan yang berbeda.

Namun, ia juga mendukung usulan dana aspirasi bila dapil diberi kesempatan mengajukan proposal pembangunan atau program melalui wakil rakyat. Alasannya, pengajuan proposal itu untuk pemerataan pembangunan.

"Kalau bagi-bagi duit saya tidak setuju. Tapi kalau daerah mengusulkan program dan disampaikan wakil rakyat, saya setuju," ujar Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, tiap anggota dewan memiliki hak konstitusional untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat melalui proses tersebut. Melalui ajuan proposal tersebut, Zulkifli mengatakan daerah akan mendapatkan anggaran untuk pembagunan di wilayahnya.

"Kalau tidak, bagaimana mereka menyampaikan aspirasinya," kata Zulkifli.

Zulkifli mengatakan selama pengalamannya menjadi anggota DPR, dana aspirasi dinilai kurang memadai. Zulkifli mencontohkan bila membangun sebuah stadion saja membutuhkan lebih dari Rp 20 miliar.

"Intinya saya menyetujui dana aspirasi tersebut tetapi jangan sampai dibatasi," ujar Zulkifli.