REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid menilai kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) belum maksimal, sehingga peristiwa penyerangan jamaah salat Idul Fitri dan pembakara masjid di Tolikara, Papua, terjadi pada Jumat (17/8) kemarin.

Padahal, lanjut Hidayat, beberapa hari sebelum peristiwa tersebut, sudah beredar surat terbuka yang mengindikasikan potensi konflik. Seperti diberitakan sebelumnya, surat itu beredar dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) pada 11 Juli 2015 dan ditantangani Ketua GIDI Wilayah Tolikara, Pendeta Nayus Wenda.

Dalam surat itu, GIDI memaklumkan tiga hal. Pertama, melarang perayaan Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua. Kedua, GIDI hanya mengizinkan perayaan tersebut dilakukan di luar Kabupaten Tolikara dan Jayapura. Ketiga, Muslimah dilarang mengenakan jilbab di wilayah tersebut.

Politisi PKS ini lantas mempertanyakan, bagaimana BIN merespons surat itu. Sebab, surat ini bisa dianggap sebagai upaya provokatif untuk mempersiapkan serangan terhadap umat Islam.

"Ternyata masih terjadi (insiden Idul Fitri). Ini memang, menurut saya, BIN kita butuh bekerja efektif. Untuk kemudian, segala indikator yang merusak kerukunan umat beragama bisa dicegah tangkal secara efektif," ujar Hidayat Nur Wahid, Sabtu (18/7), di kediamannya, Jalan Kemang Selatan Raya 152B, Jakarta Selatan.

Setelah insiden ini terjadi, Hidayat menegaskan, aparat kepolisian pun mesti sangat hati-hati. Sebab, kata dia, isu kekerasan di Papua sangat mudah ditunggangi separatis, semisal Organisasi Papua Merdeka (OPM). Aparat kepolisian jangan sampai melakukan kekerasan, sehingga melanggar hak asasi manusia (HAM), dalam menyelesaikan masalah ini.

"Karena juga akan bisa dipelintir oleh mereka. Untuk kemudian dijadikan alasan untuk menuntut kemerdekaan mereka. Ini yang mesti betul-betul diwaspadai," katanya.

Hidayat melanjutkan, pihaknya sepakat dengan imbauan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Yakni, agar Polri lekas mengusut tuntas siapa pelaku dan dalang penyerangan terhadap umat Islam ini.

Hanya saja, Hidayat kurang apresiasi terhadap pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) terkait hal ini. Sebab, menurut Hidayat, Wapres kurang menghubungkan adanya surat terbuka dari GIDI tersebut dengan konteks masalah. Alih-alih, Wapres malah cenderung menyoalkan pelaksanaan shalat Idul Fitri.

"Saya tidak sepakat dengan Pak JK yang mengatakan (insiden itu) gara-gara loud speaker. Sebelum ada loud speaker itu, kan ada surat yang mereka (GIDI) kirimkan tanggal 13 Juli," jelasnya.