REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu memperkuat koordinasi antar kementerian. Menurutnya roda pemerintahan dan pembangunan saat ini belum berjalan maksimal.

"Koordinasinya itu harus intens, kalau zaman Pak Harto dan Pak SBY itu intens, dengan koordinasi itulah memecahkan kebuntuan. Selain itu koordinasi bisa memecahkan komunikasi yang tidak sehat, jadi penting koordinasi itu," katanya.

Ia menilai saat ini seharusnya pemerintah sudah cukup untuk menguatkan sisi koordinasi dalam pemerintahan, lalu dapat menjalankan program yang sudah direncanakan.

Menurutnya ada hal yang keliru apabila dalam usia pemerintahan saat ini hampir 10 bulan namun jalannya roda pemerintahan belum kompak.

"Saat ini sudah bulan Juli dan Oktober, besok sudah setahun (usia pemerintahan Jokowi-JK) yang seharusnya sudah matang dari sisi koordinasi. Apabila belum kompak berarti ada yang keliru," ujarnya.

Ia melanjutkan, terkait minimnya penyerapan anggaran pemerintah, hal itu dikarenakan iklim pemerintahan serta koordinasi antar menteri. Zulkifli menilai evaluasi para menteri dapat dilakukan setelah pemerintahan berjalan selama setahun karena ada kementerian yang nomenklaturnya berubah.

"Perombakan kabinet paling cepat 10 bulan atau optimalnya satu tahun (usia pemerintahan) karena kasihan ada kementerian yang nomenklaturnya baru selesai diubah lalu diganti (menterinya)," katanya.

Zulkifli juga menilai apabila usia pemerintahan sudah setahun namun kinerja pemerintahan belum kompak maka ada yang salah dalam pemerintahan tersebut. Hal itu menurut dia memungkinkan bagi Presiden melakukan reshuffle kabinet.

"Reshuffle kabinet juga harus dilihat sebagai hal biasa untuk mengoptimalkan kerja," ujarnya.

Sementara itu terkait kinerja menteri keuangan, Zulkifli melihat menkeu adalah jantung dari pemerintahan. Menteri keuangan menurut dia bertugas menyiapkan anggaran, sehingga menkeu tidak bisa disalahkan kalau penyerapan anggarannya tidak sesuai.