REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Naiknya harga daging sapi di Indonesia beberapa waktu terakhir ini dinilai Wakil Ketua MPR RI Mahyudin memang sengaja diciptakan oknum yang ingin meraup keuntungan besar. Hal ini ia dapatinya pada saat kunjungan kerja wakil ketua MPR RI ke Jawa timur 19-21 Agustus.
Ia mengungkapkan dalam kunjunganya secara langsung ke peternakan sapi di desa Bangeran kecamatan Dawarblandong, Mojokerto memang ada permainan kartel terhadap daging sapi.
"Mereka sengaja mendesain sedemikian rupa seakan-akan pasokan daging di pasaran terbatas sehingga mengakibatkan kenaikan harga yang cukup signifikan," ujarnya dalam rilis yang diterima wartawan, Sabtu (21/8)
Padahal kenaikan harga daging sapi ini menurutnya tidak diimbangi dengan meningkatnya harga sapi di tingkat peternak. Oknum ini menurutnya justru membohongi para petani dengan membeli dengan harga murah.
"Mereka berpura-pura sebagai tengkulak, lalu memborong sapi dari petani dengan harga murah. Kemudian sapi-sapi itu di tampung di tempat penampungan, tidak potong dan tidak didistribusikan sebagaimana semestinya," ujar pria yang menjabat sebagai ketua umum himpunan kerukunan tani indonesia (HKTI) tersebut.
Oleh karena itu, permainan kartel daging sapi ini juga yang kemudian memungkinkan meningkat tajamnya harga daging sapi. Baru setelah kondisi memungkinkan, oknum tersebut memanfaatkan daging sapi tersebut.
"Karena jika kondisi seperti itu, maka terjadilah keributan ditengah masyarakat. Dengan demikian para importir ini mendorong pemerintah untuk menaikkan kouta impor daging dengan dalih daging langka," ujarnya
Disamping itu, disisi lain juga regulasi impor sapi sendiri di indonesia sampai sekarang sampai sekarang belum jelas dan masih menyisakan persoalan.
"Salah satunya ada perusahaan yang memiliki ijin impor daging sapi akan tetapi ia juga memiliki perusahaan lebih dari satu atas nama orang lain, dan semua itu di kendalikan oleh satu orang," ujarnya menambahkan.
Sehingga ia menilai pemerintah harus tegas dan mencabut ijin impor daging yang dilakukan oleh oknum tersebut. Termasuk sunguh-sunguh memperjuangkan nasib para petani. Dengan begitu pemerintah bisa mewujudkan program swasembada pangan jika petani di bina dan diberdayakan.
