REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan menuturkan sejatinya sistem demokrasi Indonesia sebenarnya seperti dalam Sila IV Pancasila, yakni perwakilan dan permusyawaratan. Dengan cara perwakilan dan permusyawaratan ini, maka sistem pemilihan ketua sebuah lembaga bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik.

Zulkifli membandingkan, antara organisasi yang menggunakan sistem permusyawarahtan dan perwakilan, dengan organisasi yang menggunakan sistem pemilihan langsung. “Yang menggunakan sistem permusyawarahtan pemilihan ketuanya bisa lancar dan aman serta tidak meninggalkan konflik. Sedang yang menggunakan sistem pemilihan langsung yang ada hanya menang-menangan,” kata Zulkifli, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/9) saat menerima delegasi dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Zulkifli menyatakan, sistem pemilihan langsung merupakan cara yang tidak murah. Sehingga, kalau tidak mempunyai modal, tidak akan bisa menang dalam pemilihan langsung. Resiko dari sistem seperti ini, lanjut Zulkifli, bila menang seseorang akan memikirkan bagaimana uang yang sudah digunakan akan kembali, atau bagaimana cara membayar kepada orang yang memberi uang.

“Sekarang daulatnya di tangan pemilik modal. Kedaulatan rakyat sekarang menjadi kedaulatan pemilik modal,” tambahnya.

Dengan cara seperti inilah, ketua Umum PAN ini menilai, bangsa Indonesia semakin jauh dari nilai ideal Pancasila. Zulkifli juga menyinggung negara yang tak memiliki arah dalam membangun bangsa yang dulu disebut dengan GBHN.

Akibatnya, program pembangunan hanya didasarkan pada misi dan visi calon kepala daerah dan calon presiden. Sehingga pembangunan yang berjalan di waktu lima tahunan kadang tidak akan menyambung.  Ia mencontohkan, Cina memiliki program pembangunan hingga 100 tahun ke depan. Dengan program itu maka Cina menjadi negara besar di dunia. “Masing-masing kepala daerah dan Presiden sekarang memiliki visi dan misi sendiri,” ujarnya.