REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta presiden Jokowi untuk menyusun kabinet ahli, jika memang akan melakukan reshuffle.

Artinya, kabinet yang disusun presiden nanti bukan sekedar penempatan menteri berdasarkan transaksional.

Ia juga menegaskan, PKS telah menyampaikan secara terbuka kepada presiden Jokowi bahwa PKS tidak masuk ke KIH atau bergabung dengan pemerintah, melainkan tetap bersama dengan KMP diluar kabinet. Meski demikian, partainya juga menghormati pilihan politik partai lain, dan pilihan Jokowi jika ingin melakukan reshuffle.

''Tapi saya mengingatkan untuk membetuk kabinet ahli, bukan kabinet transaksional,'' ucap Hidayat, Selasa (29/12).

Menurutnya, pada reshuffle yang pertama, nuansanya lebih kepada transaksionalnya, karena yang diangkat adalah sosok yang menjadi tim sukses kabinet.

Mungkin saja, kata dia, di reshuffle yang kedua ini, Jokowi akan melaksanakan janjinya untuk menyusun kabinet yang berdasarkan profesionalitas dan bukan transaksionalitas. Memang, ia menuturkan, profesional itu bukan berarti meninggalkan partai politik. Karena kader partai politik yang profesional juga banyak.

''Kalau itu dilakukan, maka akan dihadirkan menteri-menteri yang lebih baik, produktif, dan sesuai dengan visi-misi Jokowi, untuk bisa mewujudkan janjinya,'' ujar dia.