REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan inti dari UUD NRI 1945 adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena Indonesia menggunakan sistem demokrasi, dimana rakyat jadi pilar utama dalam penyelenggaraan.

"Kita sudah memilih demokrasi. Rakyatlah yang berdaulat. Rakyat memilih presiden, gubernur, bupati dan walikota," kata Zulkifli, saat menghadiri Tabligh Akbar dan Ceramah Empat Pilar Kebangsaan, untuk peringatan Hari Ulang Tahun ke 58 Kabupaten Lombok Barat, di Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (13/4).

Menurutnya, ketika seorang presiden, gubernur, bupati atau walikota sudah terpilih maka rakyat telah memyerahkan kedaulatannya kepada pemimpin.

Karena yang berdaulat rakyat, maka tugas pemerintah yang mendapatkan daulat dari rakyat adalah melayani rakyat dan melayani negara agar negara lebih baik, maju, dan sejahtera sehingga tercapai sila kelima Pancasila.

Tetapi, lanjut Zulkifli, banyak penyelenggara negara, anggota dewan yang tidak tahu tugasnya. "Akibatnya ada anggota DPR yang tertangkap KPK. Ada bupati yang terjerat narkoba. Bupati Subang tertangkap KPK," ujarnya.

Zulkifli mengatakan, penyelewengan itu terjadi karena disorientasi pada penyelenggara negara dan anggota dewan yang tidak mengetahui tugasnya.

"Ini karena disorientasi tidak mengetahui tugasnya. Kalau ingin cari proyek jangan jadi anggota dewan, jangan jadi bupati. Tapi, jadilah pengusaha. Sudah ada tempatnya," jelasnya.

Acara yang dihadiri seribu lebih masyarakat Lombok Barat ini juga diikuti Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj dan Bupati Lombok Barat Fauzan, anggota DPR Syafruddin dan Ali Taher, serta ratusan ulama dan tuan guru.