REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN, ditempuh oleh MPR tidak hanya lewat kegiatan seminar, diskusi, dan kegiatan akademis lainnya. MPR juga mendiskusikan keinginan itu dengan berbagai pihak.

Ketua MPR Zulkifli Hasan, menemui Gubernur atau Sultan Yogjakarta untuk mendiskusikan adanya keinginan menghidupkan kembali GBHN.

Zulkifli Hasan dan beberapa anggota MPR diterima Sultan di Kantor Gubernur Jogja, Jl. Malioboro, Kota Yogjakarta. Zulkifki memaparkan, sebagai rumah besar, MPR sering mendapat aspirasi dari berbagai pihak. Aspirasi itu bermacam-macam, ada yang kontra amendemen UUD, ada pula yang pro amendemen UUD.

"Meski ada perbedaan namun semua aspirasi yang masuk ke MPR ada yang sama yakni keinginan menghidupkan kembali haluan negara model GBHN," kata Zulkifli, Jumat (14/4).

Ketua MPR RI: Diperlukan Haluan Negara yang Komprehensif

Bagi Zulkifli, bila GBHN dihidupkan kembali, maka GBHN itu harus komprehensif dan mencakup semua bidang termasuk penguatan wawasan kebangsaan. Untuk merealisasikan menghidupkan GBHN, tidak hanya lewat kajian akademis namun juga menemui tokoh masyarakat.

Ia mengatakan, Sultan Jogja merupakan kepala daerah pertama yang ditemui untuk mendiskusikan masalah GBHN. Dalam pertemuan yang berlangsung satu jam lebih itu, banyak masukan yang penting dan menarik dari Sultan untuk masalah GBHN.

Kepada wartawan, Zulkifli meminta tak perlu khawatir dengan menghidupkan kembali GBHN kita seolah akan kembali ke Orde Baru. Dalam amandemen, semua masalah yang diinginkan dibatasi sesuai dengan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Jadi amendemen yang dilakukan ini hanya sebatas pada keinginan untuk menghidupkan GBHN.

"Kita akan mendengar semua pendapat dalam masalah GBHN ini," ujarnya.

Menanggapi kedatangan Ketua MPR, Sultan Jogja mengatakan bahwa keinginan untuk menghidupkan GBHN perlu didialogkan. "Semakin luas mendialogkan akan semakin bagus," ucap dia.