REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meyakini perlunya menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal itu diperkuat pula oleh data dari TB Soemandjaja, Kepala Lembaga Pengkajian MPR RI yang menyatakan pentingnya haluan negara secara komprehensif.

"Tidak hanya dari segi ekonomi saja, tapi juga dari segala bidang, politik, pertahanan, keamanan, sosial dan budaya," ujar Zulkifli pada Forum Group Discussion bertema 'Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan dengan Model GBHN' di Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Selasa (19/4).

Zulkifli menjelaskan, MPR RI sebagai rumah rakyat telah didatangi berbagai kelompok untuk mengungkapkan aspirasi mereka. Diantaranya ada yang berpendapat bahwa saat ini sistem pemerintahan di Indonesia sudah tidak sesuai dengan UUD 1945. Namun ada kelompok lain yang juga berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang diterapkan saat ini sudah baik dan sebaiknya tidak diotak-atik lagi. Hal itu karena saat ini sudah menerapkan one man one vote, semua orang mempunyai hak yang sama.

Sementara itu dengan banyaknya masukan tersebut menurut dia saat ini MPR RI sudah menemukan titik tengahnya. Berdasarkan hasil musyawarah mufakat MPR RI akhirnya diputuskan perlunya haluan negara yang lebih komprehensif. Kemudian untuk bentuk tahapannya akan dibahas secara mendalam.

Oleh karena itulah, saat ini MPR RI akan melakukan Forum Group Discussion di 50 provinsi yang berbeda, dengan mengundang ahli tata negara, pejabat publik, pihak perguruan tinggi maupun ormas. Zulkifli menargetkan tahun ini pembahasan tersebut akan selesai dan mendapatkan rincian mengenai tahapan-tahapan yang tepat dalam menerapkan haluan negara yang kebih komprehensif tersebut.

 

baca juga: Mereka yang tidak Percaya Dewan Bisa Tumbuhkan Radikalisme