REPUBLIKA.CO.ID,MALANG -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar sosialisasi empat pilar di lingkungkan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Kota Malang, Jawa Timur sebagai media penyegaran bagi tumbuh suburnya nilai-nilai kebangsaan.
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, Jumat, mengatakan sosialisasi empat pilar ini memiliki beberapa tujuan penting, salah satunya adalah menyegarkan kembali nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, juga mengingatkan kembali akan pentingnya kesatuan bangsa melalui empat pilar kebangsaan tersebut.
"Empat pilar, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 ini penting untuk terus disosialisasikan di masyarakat dari berbagai kalangan. Ini penting karena merupakan konsensus nasional yang harus menjadi rujukan berperilaku dalam berbangsa dan bernegara," katanya di hadapan sekitar 1.200 peserta sosialisasi di Ponpes Bahrul Maghfiroh Kota Malang.
Apalagi, akhir-akhir ini, kata Zulkifli, toleransi beragama dan sosial di negeri tercinta ini cukup memprihatinkan dan semakin luntur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, pemahaman wawasan kebangsaan dan mensosialisasikan nilai-nilai luhur dari empat pilar ini sangat diperlukan.
"Kita jangan mempermasalahkan siapa, darimana, apa agama, serta warna kulit dan suku. Semua itu tidak boleh dibedakan karena cita-cita bangsa Indonesia yang harus diperjuangkan," tuturnya.
Sementara itu, ketika menjawab pertanyaan wartawan usai sosialisasi, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta polisi dan masyarakat untuk tidak terlalu reaktif dalam menyikapi beredarnya lambang palu arit yang identik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), beberapa waktu yang lalu di berbagai tempat di Indonesia.
"Kita jangan terlalu reaktif, ini kan dicoba untuk menyelesaikan masalah HAM berat, termasuk peristiwa 1965, Semanggi, Talangsari dan lain-lain. Mungkin dalam rangka itu memunculkan hal-hal yang aneh, oleh karena itu kita jangan terlalu reaktif," ujarnya.
Ia menyarankan agar masyarakat mempercayakan masalah tersebut kepada aparat. "Tentu kalau ada gerakan ideologis, doktrin, tentu TNI/Polri akan dengan sigap menangani itu. Kita fokus saja pada permasalahan lainya seperti korupsi, narkoba, kemiskinan dan saat ini yang luar biasa adalah kejahatan seksual terhadap anak," ucapnya.
