REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono menjadi narasumber dalam Forum Diskusi IV Federation Legislator dengan tema Legislatif Untuk Inovasi di SMAN 26, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat t20/5). Forum diskusi ini diikuti sekitar 90 siswa perwakilan dari Majelis Perwakilan Kelas (MPK) 18 SMA di Jakarta.
Berbicara di depan siswa, Ma'ruf Cahyono mengajak para siswa untuk memahami Pancasila dan Konstitusi serta menyadari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Ma'ruf menjelaskan dan memperkenalkan mengenai MPR dan juga isu-isu terkini termasuk dinamika di MPR terkait konstitusi dan tata negara.
Ma'ruf mengungkapkan, masih ada kesalahan dalam kosa kata UUD. Seringkali UUD masih disebut sebagai UUD 1945, padahal saat ini penyebutan yang benar adalah UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945.
Selain itu, masih terdengar penyebutan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Padahal sekarang kedudukan MPR sama dengan lembaga negara lainnya.
"MPR setara dengan lembaga negara lain karena tidak seperti pada masa lalu, MPR sekarang tidak membuat GBHN, tidak mengeluarkan Tap yang mengatur, dan tidak memilih presiden," katanya.
Sedangkan, sosialisasi Empat Pilar MPR, lanjut Ma'ruf, adalah metode untuk melaksanakan tugas MPR sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Jadi, sosialisasi Empat Pilar MPR adalah amanat UU, untuk menumbuhkan kesadaran Pancasila dan berkonstitusi, agar NKRI tetap kokoh, dan hidup dalam Bhinneka Tunggal Ika.
"Bagaimana seseorang bisa menyadari kalau tidak paham? Bangsa ini tidak hanya didominasi satu generasi. Yang utama adalah bagaimana bisa melaksanakan Pancasila kalau tidak memahami atau menghafal (Pancasila)? Kelihatannya memahami dan menghafal Pancasila itu sepele, tapi ternyata tidak mudah," ujarnya.
Sekarang ini, tambah Ma'ruf Cahyono, tidak ada lembaga seperti BP7 pada masa Orde Baru. Karena itu lahirlah UU No. 17 Tahun 2014, MPR diamanatkan mensosialisasikan Empat Pilar MPR. Ma'ruf pun mengajak para siswa untuk menjadi generasi yang melaksanakan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology) dan konstitusi.
"Artinya betul-betul menjalankan dan dilaksanakan. Agar kita menjadi bangsa yang religius, bangsa yang humanis, bangsa yang bersatu, bangsa yang demokratis dan berkeadilan sosial," ucapnya.
