REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai rencana pemerintah mengurangi anggaran dalam APBN-P 2016 adalah langkah yang wajar. Sebab, kondisi APBN yang saat ini sedang defisit.

"Saya kira hal-hal yang bisa ditunda yang pelaksana tidak mengganggu Kementerian tertentu. Kalau yang infrastruktur itu saya kira itu penting, itu tidak diganggu anggarannya," kata Zulkifli, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/6).

Risikonya, Zulkifli menuturkan, pemerintah harus memiliki alternatif-alternatif, salah satunya dengan tax amnesti. Tapi, tax amnesti masih sebatas perkiraan, belum tahu berapa yang akan didapat, dan pembahasan undang-undangnya pun masih berlangsung di DPR.‎

"Ya memang pemerintah ada kesulitan, dengan tidak terealisasi pencapaian APBN, terutama target pendapatan dari pajak yang tidak sesuai," katanya.

Oleh karena itu, salah satu cara menanggulangi defisit anggaran adalah dengan mengurangi pos-pos APBN di beberapa Kementerian dan Lembaga. Zulkifli menyatakan, beberapa pos anggaran yang bisa dikurangi adalah biaya perjalanan, rapat-rapat diluar kantor, dan acara-acara seremonial. Kalau masih tidak mencukupi juga, anggaran pembangunan gedung, dan pembelian mobil juga bisa dipangkas.