REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan berpendapat tidak ada tawar-menawar terkait kedaulatan Indonesia setelah muncul isu keamanan perbatasan di perairan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
"Kalau Laut Cina Selatan, siapa pun jangan coba-coba mengenai kedaulatan kita, karena itu konstitusi," kata Zulkilfli ketika menghadiri buka puasa bersama di gedung KPK, Jakarta, Kamis. Dia juga meminta masyarakat untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah mengelola wilayah perairan di Kabupaten Natuna.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis. Presiden berkeliling wilayah laut Kabupaten Natuna dengan menaiki KRI Imam Bonjol sekaligus melakukan rapat di atas kapal perang tersebut.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat konferensi pers hasil rapat terbatas di KRI Imam Bonjol menyoroti mengenai kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah Laut Cina Selatan harus terus terpelihara. "Perkembangan wilayah terluar harus diperhatikan dan menjadikan prioritas," kata dia.
Terkait penguatan armada laut di perairan sekitar Kabupaten Natuna, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengatakan hal tersebut masih dalam tahap perencanaan.
"Pastilah itu akan dilakukan. (Saat ini) sedang dalam perencanaan, tentu tidak bisa disampaikan, tidak bisa kita buka semua," ucap Luhut.
Menko Polhukam menegaskan bahwa Natuna adalah wilayah Indonesia. Dia juga mengatakan pula bahwa Indonesia tidak ingin ada pihak yang mengganggu stabilitas di wilayah sekitar Laut Cina Selatan.
Rapat terbatas di KRI Imam Bonjol diikuti oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Isu keamanan di Laut Cina Selatan mengemuka setelah terjadi penangkapan kapal dan ABK Cina pada Jumat (17/6) oleh pihak keamanan Indonesia dengan kronologi kapal TNI AL memergoki 10-12 kapal ikan asing di perairan Natuna yang merupakan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, dan beberapa kapal terlihat sedang melempar jaring sehingga diduga melakukan penangkapan ikan ilegal.
Menanggapi hal tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengeluarkan protes secara lisan yang dimuat dalam media-media Cina maupun internasional.
Menko Polhukam Luhut menegaskan, Indonesia tidak ingin ribut dengan Cina terkait Laut Cina Selatan. Dia juga menampik protes Cina terkait dugaan terjadinya penembakan kapal oleh Indonesia karena menurut dia semua telah sesuai prosedur dan aturan.
