REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- MPR akan mengadakan sidang tahunan dalam waktu dekat. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan dalam agenda tersebut presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan seperti tahun lalu dan mengundang lembaga negara dan semua kalangan. Salah satu pembahasannya adalah pertanggungjawaban pemerintah dihadapan anggota MPR.

Selain itu, kata dia, yang akan disoroti oleh MPR adalah pentingnya meluruskan etika berbangsa dan bernegara. Dimana para pemimpin maupun pejabat harus melaksanakan nilai-nilai luhur yang telah disepakati.

"Itulah yang akan menjadi sorotan pada tanggal 16 Agustus. Sikap jujur, saling menghormati, saling menghargai, mengutamakan musyawarah mufakat, mengutamakan kepentingan publik daripada pribadi dan golongan, serta jaga toleransi," kata Zulkifli, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/8).

Usai sidang tahunan, pada tanggal 18 Agustus akan dilanjutkan acara hari konstitusi. Lalu tanggal 20 Agustus akan digelar rapat gabungan sebagai tindak lanjut pentingnya haluan negara. Rapat itu akan menerima hasil kajian dari lembaga pengkajian MPR, yang selama ini dilakukan. Untuk menyerap aspirasi dari berbagai unsur masyarakat maupun pemerintah.

"Kalau disepakati, akan dilakukan amandemen UUD 1945," ucap dia.

Zulkifli menegaskan, amandemen itu tidak akan melebar kemana-mana, dan hanya akan fokus pada pembentukan haluan negara. Meski, bisa saja ada aspirasi untuk menambahkan isu-isu lainnya.