REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penataan sistem ketatanegaraan seperti yang diamanatkan MPR periode 2009-2014 memiliki cakupan yang sangat luas. Bukan hanya persoalan reformulasi GBHN, tetapi ada juga persoalan penguatan sistem presidensil dan penguatan DPD.
Anggota lembaga pengkajian MPR RI, Yus Yus Kuswandana menilainsebelas rekomendasi MPR yang tertuang dalan Keputusan MPR No 4 tahun 2014, merupakan aspirasi masyarakat. "Tetapi pembahasannya harus dipilah dan pilih, mana yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," katanya, saat menjadi narasumber pada diskusi MPR Rumah Kebangsaan, di jakarta, pada Kamis (6/10).
Sistem ketatanegaraan yang ada sekarang, menurut Yus Yus, merupakan yang terbaik untuk Indonesia saat ini. Karena sistem yang berlaku ini menjamin berlangsungnya mekanisme check and balances. Terlebih setelah MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.
"Karena itu saya cukup memahami kemauan teman-teman untuk mengupayakan penguatan DPD. Tetapi hendaklah bersabar, jangan terburu-buru, supaya tidak terjadi hal-hal buruk yang diinginkan," ujar dia.