REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menginisiasi dialog antara tokoh politik dan ulama. Zulkifli menyatakan dialog menjadi langkah mutlak untuk menyelesaikan kekisruhan dan perbedaan pendapat yang terjadi belakangan ini.
Zulkifli menuturkan perbedaan pendapat mengenai kasus penodaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hanya dapat diselesaikan dengan cara yang sesuai nilai luhur Indonesia. "Seberapa berbeda pun, dialog akan menyelesaikan," kata dia usai menjadi Keynote Speaker pada Sidang Pleno ke-11 Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia AFEBI dengan tema Menuju Sekolah Ekonomi dan Bisnis Berkelas Dunia: Penguatan Tata Kelola Penjaminan Mutu di Solo, Jawa Tengah, Jumat (25/11).
Karena itu, Zulkifli mencoba menginisiasi dialog antara tokoh-tokoh politik dan ulama. "Agar kami (para tokoh politik) mengunjungi para ulama atau MUI," ujar dia.
Dialog tersebut untuk mengetahui keinginan-keinginan kelompok Islam yang mempersoalkan penanganan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. "Kalau ada sepuluh masalah, minimal lima bisa selesai dengan dialog ini," kata Zulkifli.
Langkah pertama agar ada dialog, Zulkifli sudah menyambangi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto beberapa hari lalu. Kunjungan ini merupakan upaya Zulkifli agar ketua umum dua partai politik terbesar sepakat melakukan dialog.
Zulkifli juga melakukan komunikasi dengan pimpinan partai lain. "Komunikasi itu tidak selalu jadi bahan berita. Bisa melalui apa saja seperti telepon. Intinya ada kesepakatan dari semua pihak untuk berdialog," kata dia.
Jika ada kesepakatan maka Zulkifli akan membicarakan dengan Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, tokoh-tokoh politik ini akan menemui pemimpin-pemimpin agama yang berada dalam wadah MUI, NU, dan Muhammadiyah. "Termasuk Habib Rizieq Syihab. Kalau sudah sepakat, kita akan berkunjung," kata dia.
Selain itu, MPR juga dapat menggelar diskusi dalam skala nasional yang mengundang semua pihak. "Apakah nantinya dialog itu dalam bentuk simposium atau dialog kebangsaan digelar di MPR, yang terpenting ada kesepakatan dan Presiden tahu," ujar dia.
