REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengapresiasi pembentukan Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) oleh Presiden RI Joko Widodo pada 7 Juni 2017. Menurutnya, memang sangat penting membumikan Pancasila di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen.
Indonesia dinilainya sangat kaya akan keberagaman. Perbedaan adalah kekayaan Indonesia dan itu harus dijaga. Jadi, membumikan Pancasila adalah agar persatuan bangsa Indonesia makin kuat, negara juga makin kuat.
Mahyudin mengatakan, kalau dulu sebelum era reformasi ada BP7, maka sekarang dengan badan yang baru dibentuk ini, polanya hampir seperti yang dulu tanpa intimidasi dan tekanan. Tapi, tentu saja, metodenya diolah agar bisa diterima masyarakat, sebab era sekarang sangat berbeda dengan era dulu.
"Perubahan sangat cepat terutama teknologi salah satunya media sosial. Saya kira, mereka harus menggunakan berbagai upaya termasuk menggunakan media sosial, agar bisa lebih membumikan masyarakat sampai paling bawah,” katanya, usai acara silaturahmi dan buka puasa bersama tokoh-tokoh nasional, sekaligus perayaan HUT ke-47 Mahyudin, di Jakarta, Kamis (8/6).
Hadir dalam silaturahmi dan buka puasa bersama tersebut antara lain, Ketua MPR RI Zulkilfi Hasan, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI Oesman Sapta, serta Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Hadir pula Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto, Jaksa Agung RI HM Prasetyo, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR RI.
Diungkapkan Mahyudin, terkait pembentukan UKP PIP tersebut, jauh-jauh hari sudah diusulkan dan dibicarakan Pimpinan MPR RI kepada Presiden RI. Pimpinan MPR RI mengusulkan agar pemantapan ideologi Pancasila pada masyarakat perlu penguatan. Untuk itu, terkait upaya pemantapan ideologi Pancasila tersebut perlu upaya bersama secara intens dan massif demi bangsa dan negara.
“Alhamdulillah, permintaan MPR itu direspons Presiden melalui dibentuknya lembaga baru yang di bawah Presiden langsung. Figur-figur atau tokoh-tokoh nasional yang mengisi UKP PIP itu seperti Sembilan orang Dewan Pengarahnya sampai Ketuanya Yudi Latief adalah para tokoh yang kapabilitasnya sangat baik dan tidak perlu diragukan lagi. Tinggal nanti Pak Yudi Latif selaku eksekutifnya merekrut orang-orang yang punya kemampuan untuk melaksanakan tugas ini, karena tugas ini juga termasuk berat untuk dilaksanakan,” paparnya.
Sinergitas UKP PIP ini, lanjut Mahyudin, dengan berbagai pihak termasuk MPR RI sangat perlu dilakukan. Khusus sinergitas dengan MPR sendiri, mungkin nanti MPR arahnya lebih banyak supervisinya dan UKP di depan. Program Empat Pilar juga tetap berjalan dan akan dipadukan.
Pada 7 Juni 2017 di Istana Negara, Presiden RI Joko Widodo melantik Yudi Latief sebagai Kepala UKP PIP serta sembilan tokoh nasional Dewan Pengarah UKP PIP. Sembilan tokoh itu adalah Presiden Indonesia ke-5 Megawati Sukarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud Md, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.
Lalu, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia Sudhamek.
