REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permasalahan kesenjangan ekonomi di masyarakat masih kerap terjadi. Di tengah perkembangan ekonomi Indonesia yang stabil dan berkembang, kesenjangan tersebut justru melebar.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahkan telah menetapkan tahun ini sebagai tahun untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. "Komitmen Presiden mengentaskan kesenjangan ekonomi menunjukkan bahwa kesenjangan dan ketimpangan ekonomi itu masih ada," kata Zulkifli saat sambutan Simposium Nasional Sistem Pembangunan Nasional untuk Kesejahteraan Sosial di Gedung MPR, di Jakarta, Rabu (12/7).

Dia menyebut saat ini kepemilikan lahan khususnya di beberapa daerah sepertiKalimantan dan Sumatra, misalnya, sudah dikuasai oleh perusahaan perkebunan dan pengusaha-pengusaha besar.  Zulkifli mengatakan di Bangka Belitung, dahulu warga masyarakatnya bekerja sebagai petani lada putih dan lada hitam. Namun karena di sana terdapat sumber daya timah, maka perusahaan menguasai sebagian besar lahan termasuk lahan pertanian. "Akibatnya masyarakat Bangka Belitung yang dulu memiliki lahan pertanian lada beralih hanya jadi buruh tiimah," ujarnya.

Apalagi dalam otonomi daerah setelah reformasi, kepala daerah memiliki kewenangan lebih mengelola daerah. "Perusahaan dan pengusaha bisa memiliki lahan hanya berbekal selembar kertas yang ditandatangani kepala daerah," ujarnya. Akibatnya, rakyat yang selama ini memiliki lahan tidak merasakan banyak manfaat dari penjualan hasil tani. Pasalnya mereka hanya sebagai buruh tani dan pemilik lahannya adalah para pengusaha dan perusahaan.

Karena itu, Zulkifli berharap hasil simposium kali ini bisa direalisasikan. Dengan begitu, ekonomi Pancasila sebagai solusi  ketimpangan bisa selesai, dan Pancasila tidak hanya digunakan sebagai alat politik semata.